Doha, Qatar, pekan pertama Mei 2018. Gedung-gedung pencakar langit menghiasi cakrawala. Banyaknya gedung tinggi di Qatar bukan tidak mengingatkan orang pada Singapura atau kawasan Sudirman-Thamrin atau Kuningan, Jakarta. Sebagian gedung jangkung tampak terus dibangun; juga terlihat ada yang mangkrak. Qatar juga tengah berpacu untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2022 meski sempat terjadi kehebohan menyangkut kasus buruh pembangunan venue. Juga ada protes-protes lain dari kelompok HAM. Jika tidak ada aral melintang, inilah acara piala dunia sepak bola pertama yang diselenggarakan di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Selatan.

Meski kehidupan berjalan normal di Doha, sebenarnya tersimpan sejumlah masalah. Keadaan ini banyak terkait dengan ketegangan dan embargo yang dilakukan koalisi Arab Saudi terhadap Qatar. Meski ketegangan sudah menyurut, tidak ada tanda-tanda normalisasi hubungan Qatar dengan Arab Saudi dan koalisinya – embargo terus berlangsung. Lihatlah, misalnya di sebuah hotel ternama berbintang lima. Kepada penulis Resonansi ini, Ni Luh resepsionis asal Bali yang sudah bekerja lebih empat tahun menyatakan, tidak ada lagi pelanggan dari Arab Saudi dan sekutunya yang datang. Biasanya mereka ramai pada akhir pekan menikmati hiburan yang tidak ada di Saudi.

Memang di parkiran depan hotel tidak terlihat mobil dengan pelat nomor negara lain di kawasan Teluk atau Saudi. Keadaan yang sama juga terlihat di jalan raya; hanya ada kendaraan berpelat Qatar. Juga tidak terlihat turis asal Cina atau Jepang yang tipikal jalan berombongan. Ni Luh bercerita, jika ada wajah Jepang, mereka datang untuk urusan bisnis, bukan bertamasya. Juga tidak terlihat turis asal Indonesia, khususnya kelas menengah Muslim yang biasa terlihat di kawasan Menara Eiffel Paris, atau di Kyoto atau Tokyo, Jepang.

Ni Luh menyatakan akan segera pulang untuk mencari pekerjaan di hotel lain – syukur-syukur di Indonesia. Kenapa? Gajinya bukan naik, melainkan cenderung menurun. Berbeda dengan Wayan, juga resepsionis, yang sudah bekerja lebih 12 tahun, dan ingin tetap bertahan. Eduardo, supir hotel asal Filipna, yang jemput-antar ke bandara Hamda bin al-Khalifa juga bercerita dengan nada sama. Dia ingin mencari pekerjaan di tempat lain setelah sekitar empat tahun bekerja di hotel tadi. Gajinya sekitar 2.000 QAR (Qatari Riyal)-sekitar 500 dolar AS (USD) atau 7.650.000. Pakai cara berpikir rupiah, jumlah itu kelihatan cukup besar. Tapi, Eduardo bilang, kebutuhan pokok kian mahal, karena kini diimpor dari negara yang jauh, seperti Turki, Iran, negara-negara Asia Tengah; tidak lagi dari negara tetangga.

Dengan pendapatan dan pengeluaran kian besar, tak banyak yang bisa disimpan Eduardo untuk dikirim kepada istri dan empat anaknya yang tinggal di Passig, kawasan Quezon City, Metro Manila. Dia bersyukur sudah punya rumah warisan dari ayahnya. Cerita agak menggembirakan datang dari Titin, asal Sukabumi, yang bekerja di konter check-in Qatar Airlines di Bandara Hammad bin Khalifa. Sudah bekerja sekitar tiga tahun, Titin menyatakan senang dan betah bekerja di Qatar dengan pendapatan lumayan. Dia belum berencana pulang kampung ke Sukabumi.

Pelajaran apa yang bisa diambil dari pengalaman Qatar? Satu hal sudah pasti; ketegangan dan hubungan tidak normal tidak menguntungkan pihak mana pun – dalam kasus ini, Qatar pada satu pihak dengan Arab Saudi dan koalisinya di pihak lain. Sebaliknya, keadaan ini menimbulkan kerugian politik, ekonomi, sosial-budaya, dan agama, baik warga Qatari maupun ekspatriat. Oleh karena itu, pertikaian antarnegara semestinya diselesaikan secara damai melalui pembicaraan dan dialog. Kini membiarkan hubungan tidak baik di antara Arab Saudi dan koalisinya dalam status quo seperti sekarang dapat memperburuk keadaan.

Tak kurang pentingnya, ketegangan dan disharmoni antarnegar – apalagi bertetangga – hanya mendorong perlombaaan persenjataaan. Kini Saudi dan Qatar adalah pembeli persenjataan terbesar di dunia. Yang dapat untung adalah negara-negara penghasil persenjataan, khususnya AS. Dari perspektif Keagamaan, kasus konflik Arab Saudi versus Qatar memperlihatkan tidak signifikannya Islam dalam hubungan antarnegara. Tampaknya prinsip Islam tentang penyelesaian masalah secara damai tidak mendapat tempat sama sekali.

Dalam keadaan seperti itu, siapakah yang bertanggung jawab atau patut disalahkan? Apakah teori konspirasi berlaku disini? Bahwa, disharmoni dan konflik disebabakan rekayasa kekuatan besar semacam AS. Jelas, jika negara-negara Arab bisa membereskan urusan rumah tangga dan hubungan dengan tetangganya, semakin kecil celah bagi masuknya kekuatan asing. Kapan logika seperti ini bisa menjadi prinsip dan praksis negara-negara Arab?

Oleh: Prof. Dr. Azyumardi Azra, CBE (Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Republika - Resonansi, Hal. 9 - , Kamis 17 Mei 2018