Selama berpuluh-puluh tahun, kurikulum sejarah di sekolah kita seolah terjebak dalam pola yang monoton, menghafal tanggal, lokasi peperangan, dan nama-nama pahlawan. Namun, di balik deretan angka tahun tersebut, tersimpan sebuah masalah mendasar yang jarang dikritisi, adanya romantisasi terselubung terhadap masa penjajahan yang disisipkan melalui narasi pembangunan, sekaligus pengabaian terhadap akar korupsi struktural yang lahir di masa itu.

Salah satu bentuk romantisasi yang paling nyata adalah cara buku teks memotret pembangunan infrastruktur. Kita sering diajarkan bahwa Herman Willem Daendels adalah sosok pembangun Jalan Raya Pos, atau bagaimana pemerintah kolonial memperkenalkan sistem kereta api. Secara halus, narasi ini menciptakan bias kognitif bahwa penjajahan membawa dampak positif berupa modernisasi.

Padahal, sebagaimana dicatat oleh sejarawan Jan Breman (2014), pembangunan tersebut sebenarnya adalah bentuk mobilisasi kerja paksa yang brutal. Menaruh pencapaian infrastruktur sebagai sisi terang kolonialisme adalah sebuah kekeliruan logika; itu bukan pembangunan untuk rakyat, melainkan efisiensi logistik untuk pengerukan kekayaan alam yang lebih masif. Kita cenderung lupa bahwa setiap jengkal jalan tersebut dibangun di atas ribuan nyawa rakyat yang kehilangan hak asasinya.

Namun, ada satu fakta sejarah yang lebih gelap dan sering kali absen dalam buku teks kita, yaitu masalah distribusi upah. Dalam beberapa catatan pembangunan infrastruktur besar, pihak kolonial sebenarnya mengklaim telah mengalokasikan dana untuk upah dan konsumsi pekerja pribumi. Ironisnya, dana tersebut sering kali menguap dan tidak pernah sampai ke tangan rakyat karena dikorupsi oleh para penguasa lokal atau bupati yang menjadi perantara.

Poin ini sangat krusial, namun jarang dieksplorasi secara kritis. Korupsi bukan sekadar perilaku individu modern, melainkan warisan sistem kolonial yang memanfaatkan elit lokal (kaum priyayi) untuk menindas bangsanya sendiri demi keuntungan pribadi. Mengabaikan fakta ini dalam buku sejarah sama saja dengan meromantisasi bahwa musuh kita hanyalah orang asing, padahal penyakit korupsi struktural telah dipupuk sejak masa itu melalui kolaborasi antara penjajah dan elit lokal.

Jika kita terus menyajikan sejarah sebagai dongeng hitam-putih, kita gagal membentuk generasi yang kritis. Sejarah bukan sekadar tentang apa yang terjadi, tapi tentang mengapa itu terjadi dan siapa yang benar-benar diuntungkan. Sejarawan Sartono Kartodirdjo (1992) telah lama menekankan pentingnya pendekatan Indonesia-sentris, di mana rakyat kecil menjadi subjek utama sejarah, bukan sekadar pelengkap dalam narasi kebijakan kolonial.

Dalam perspektif Frantz Fanon (1963), dekolonialisasi bukan hanya soal mengusir serdadu asing, tetapi juga membersihkan pikiran dari sistem penindasan yang diwariskan, termasuk budaya feodalisme dan korupsi birokrasi yang masih mendarah daging hingga hari ini.

Sudah saatnya buku teks sejarah berhenti menjadi sekadar catatan prestasi fisik atau duka cita. Kita perlu mengubah paradigma bahwa kemajuan infrastruktur tidak akan pernah bisa membenarkan penghapusan martabat kemanusiaan, dan kemerdekaan sejati berarti berani membedah borok sejarah bangsa sendiri secara jujur. Dengan berhenti meromantisasi masa lalu, kita baru bisa benar-benar merdeka secara pemikiran dan berhenti mengulangi pola penindasan serta korupsi di masa depan.

Penulis: Nadhira Sonja Isinbayeva

Editor dan Reviewer: Muhammad Husein Fadhlillah

Sumber Foto: https://static.wixstatic.com/media/2b11c5_3786f7f648b54cc19370488de930bde1~mv2.jpg/v1/fill/w_1000,h_563,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/2b11c5_3786f7f648b54cc19370488de930bde1~mv2.jpg

REFERENSI

Breman, Jan. (2014). Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priyayi di Jawa pada Masa Tanam Paksa. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Carey, Peter. (2012). Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855. Jakarta: KPG.

Fanon, Frantz. (1963). The Wretched of the Earth (Para Pesakitan di Bumi). (Berbagai Edisi Terjemahan).

Kartodirdjo, Sartono. (1992). Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Sosial 1900-1942. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ricklefs, M.C. (2008). A History of Modern Indonesia since c. 1200. Stanford University Press.

Toer, Pramoedya Ananta. (1980). Bumi Manusia. Jakarta: Hasta Mitra.