Presiden Joko Widodo saat mengunjungi lokasi tsunami Selat Sunda di Mutiara Carita Cottages di Carita, Provinsi Banten24 Desember 2018.

Sekali lagi, kita dikejutkan oleh tsunami yang melanda pada Sabtu-Minggu (22-23/12/2018). Kali ini di Selat Sunda, dan memakan ratusan korban jiwa. Kita sungguh sangat berduka.

Di tengah duka para korban itu, untuk kesekian kalinya pula beredar pesan berantai ”religi” yang menafsirkan bahwa tsunami tersebut sebagai azab dan bentuk kemarahan Tuhan terhadap para korban. Alih-alih menunjukkan simpati, pesan itu seolah mensyukuri turunnya siksa bagi para pendosa.

Bagi saya, kejadian yang terus berulang ini bukan persoalan sederhana karena menggambarkan puncak gunung es cara beragama kita yang mengering. Salah satu akar masalahnya kembali lagi pada belum selesainya pemahaman tentang relasi agama dan budaya.

Bangsa ini perlu mengolah rasa! Dan, kita sesungguhnya punya momentum mengasah rasa. Pada 18-20 Desember lalu, sejumlah sastrawan, budayawan, dan tokoh agama menghelat Muktamar Sastra 2018 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Muktamar yang diinisiasi pemimpin pesantren tertua di Situbondo ini, KHR Achmad Azaim Ibrahimy, ibarat oase di tengah keringnya ”rasa”, ekspresi, dan perilaku keberagamaan kita. Di akhir perhelatan, Gus Azaim membacakan Piagam Sukorejo, yang di antara intinya adalah maklumat pentingnya mengeksplorasi keindahan dan kelembutan karya sastra dalam menyampaikan pesan agama, serta penegasan komitmen para peserta muktamar terhadap penguatan rasa kebangsaan.

Dalam beberapa waktu belakangan ini, atmosfer keberagamaan kita memang sedang diuji karena lebih sering mempertontonkan aspek lahir agama ketimbang aspek batin, perbedaan ketimbang persamaan, pertentangan ketimbang persatuan, ironi ketimbang teladan.

Atmosfer itu makin terasa ”sumpek” karena masing-masing tafsir agama selalu dikaitkan dengan pilihan politik. Seolah di surga dan neraka nanti hanya ada hitam-putih dua kelompok hamba: pendukung calon presiden ini di satu sisi, dan pendukung calon presiden itu di sisi lainnya.

Dalam pembukaan Muktamar Sastra tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menggambarkan keprihatinan bahwa belakangan ini ”… seruan beragama yang seharusnya menenteramkan berubah menjadi provokasi. Simbol agama yang seharusnya menggambarkan kesantunan pun berubah menjadi gambaran kegarangan….” Bangsa ini memang perlu terus belajar mengolah rasa!

Muktamar yang diinisiasi ”kaum pesantren” mengisyaratkan, perhelatan ini tidak semata ingin membincang dunia sastra an sich, tetapi juga mencari solusi atas menguatnya konservatisme beragama dengan cara memperkuat penguatan spiritualitas serta olah rasa puisi dan karya sastra religi.

Kehadiran KH Mustafa Bisri atau Gus Mus yang menyampaikan orasi kebudayaan tentang sastra pesantren, penyair KH D Zawawi Imran yang membacakan karya puisi penggugah rasa, Sosiawan Leak yang pernah menggebrak dengan ”Gerakan Puisi Menolak Korupsi”-nya, Abdul Hadi WM yang getol mengajak ”kembali ke akar kembali ke sumber” melalui esai-esai sastra profetik dan sufistik, serta puluhan sastrawan dan budayawan Indonesia dalam Muktamar Sastra ini memberi secercah harapan menguatnya komitmen keagamaan dan kebangsaan melalui jalur sastra dan kebudayaan.

Sastra dan agama

Vladimir I Braginsky (1998) menyebut bahwa dalam masyarakat Melayu yang religius, sejak awal sastra sangat berperan penting dalam menyampaikan pesan yang ”indah, berfaedah, dan kamal”, termasuk ketika menyampaikan pesan-pesan agama. Sastra dalam dirinya memiliki karakter sintesis yang mampu menyatukan beragam tradisi yang berbeda. Ketika bertemu dengan agama, sastra berfungsi mencairkan sekat-sekat perbedaan yang lahir sebagai konsekuensi dari adanya syariat dalam agama.

Mencairkan sekat bukan berarti menghilangkannya karena syariat agama adalah keniscayaan. Kita hanya perlu menyediakan jembatan agar perbedaan yang diwadahi dalam tiap sekat itu bisa saling menyapa dan merasa. Piagam Sukorejo menyebut sastra sebagai ”ruang refleksi, ekspresi, dan cermin bening bagi semua elemen bangsa”.

Dalam tradisi Islam, para sufi terkemuka sangat bersahabat dengan sastra ketika mengungkapkan pesan spiritual yang ingin disampaikan. Karya-karya Jalaluddin Rumi, penyair Persia abad ke-13, misalnya, mampu keluar dari sekat sempit etnis, bahasa, budaya, dan ritual agama. Ia menghubungkan semuanya melalui spiritualitas dan cinta. Ironisnya, kini pada saat kekuatan teknologi dan media sosial berhasil membongkar sekat geografis, sekat waktu, dan sekat tempat menjadi tak berbatas, pada saat yang sama sekat agama justru seolah semakin tertutup rapat.

Alih-alih menjadi ajang menerima perbedaan, kebebasan ruang, waktu, dan tempat, di media sosial sering menonjolkan klaim ekstrem kebenaran mutlak salah satu di antara puluhan tafsir agama. Di medsos, mereka yang baru paham agama ”setahi kuku” pun berani ”berijtihad” mencerca sang empu.

Melalui Muktamar Sastra, sastrawan dan agamawan di Sukorejo menyerukan agar kita lebih mengasah rasa dan spiritualitas agar keindahan dalam beragama tidak menjadi barang langka; agar ruang publik di media sosial tidak sesak-pengap dengan caci maki, kegarangan, salah-menyalahkan, dan kafir- mengafirkan; agar moderasi beragama menjadi bandul penyeimbang; dan agar bencana alam pun tidak selalu dimaknai sebagai kemarahan Tuhan.

Kini saat yang tepat bagi para pemangku kebijakan untuk melakukan penguatan terstruktur integrasi kurikulum pendidikan sastra dan agama, serta memberikan dukungan moril dan materiil pada aktivitas sastra dan kebudayaan. Naskah ”Strategi Kebudayaan Indonesia” yang telah diserahkan Tim perumus Kongres Kebudayaan Indonesia kepada Presiden Jokowi pada 9 Desember 2018 jangan sampai hanya bersembunyi di balik meja. Sebab, bangsa ini perlu segera berlatih mengolah rasa.

 

sumber: https://kompas.id/baca/opini/2019/01/02/bangsa-ini-perlu-rasa/